WELCOME TO MY PERSONAL BLOGER : "FOY, TABEA, TAOP SONG, MAHIKAI, SWEII, AMULE MENO, NAYAK, WAINAMBEY, ACEM AKWEI, ABRESO..!!

Jumat, Agustus 9

"Undue Restruction" in the west papuan

Ilustrasi : Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
Ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kegagalan pemerintah Jakarta pasca delapan tahun selama menjalankan dan atau melaksanakan the International Covenant for Civil and Political Rights di Papua. Pada sesi sidang ke-108 antara 8 - 26 Juli 2013 di Geneva, Komite HAM PBB (Office of the High Commissioner for Human Rights) justru telah menemukan kegagalan yang paling serius terjadi di west papua.

Komite HAM PBB telah menemukan keprihatinan yang mendalam terhadap kebebasan berekspresi di west papua dalam thema yang paling serius disebutkan "Undue Restruction". Dari sekitar 11 Rekomendasi pasca review implementasi hak-hak sipil dan politik di indonesia, salah satu pada point ketiga telah menjadi rekomendasi Komite terhadap indonesia yaitu :

"The Committee raised concern about "Undue Restruction" on the rights to freedom of expression and assembly in the Papuan region during demonstration and protests. It called on Indonesia to protect protesters from harassment, intimidation and violence. It also called for the revision of criminal defamation provisions in the criminal code and the law on information and electronic transaction, both of wich have been used to criminalize human rights defenders and others critics of the state; The Committee expressed concern about the recently revised law on mass organizations".

Please see this link : http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA21/026/2013/in

Resource : Amnesty International Public Statement