Seberapa Mungkin Menggugat RTRW Papua Barat (Bagian I)

Khawasan Gunung Botak (Minseta : Bhs Daerah) Status Khawasan ini HL, namun berkaitan dengan rencana pengambilan material untuk industri pabrik sement, dari investor SDIC asal China, khawasan ini diminta investor agar masyarakat adat Siep (Momiwaren/Manokwari Selatan) ikut mendorong perubahan status khawasan oleh Kementrian Lingkungan Hidup untuk menjadi APL (Doc Foto Pribadi)

Sejarah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Di Propinsi Papua Barat, konon simpang siur proses penggodokannya sampai dengan ada areal wilayah yang sempat mengalami status holding zone alias wilayah yang dipending statusnya. RTRW Propinsi Papua Barat baru kemudian diisukan telah disahkan sepenuhnya melalui produk hukum Perda Propinsi Papua Barat, yang masih bersifat katanya Perda No. 4 tahun 2013.

Kalangan LSM menilai produk RTRW Papua Barat mengancam khawasan konservasi yang merupakan hak mutlak masyarakat, kemudian menggasa pertemuan pada, 7 – 8 Febuari 2014 di Holiday park Hotels, Manokwari, dari pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi yang berisikan tuntutan terhadap pemerintah Propinsi Papua Barat supaya menunda pengesahan RTRW Papua Barat. Ironisnya rekomendasi ini gagal memaksa pihak pemerintah untuk melakukan penundaan terhadap RTRW, terpaksa jalan lain untuk melakukan advokasi terhadap RTRW Pemda Papua Barat adalah melalui opsi gugatan hukum. 

Gugatan itu sendiri sepengetahuan hukum pribadi tentu adalah “hak setiap orang, setiap kelompok/organisasi ataupun badan hukum apapun yang merasa dirugikan berhak mengajukan tuntutan dalam wujud Produk gugatan” ke insitusi peradilan. ada Peradilan Umum/Pengadilan Negeri untuk gugatan Perdata, peradilan agama untuk perdata cerai muslim, ada Peradilan Tata Usaha Negera [PTUN] untuk guagatan kebijakan atau surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung untuk gugatan Judicial Review peraturan perundang-undangan di bawah undang – undang struktural ataupun sektoral,g dan gugatan ke Mahkamah konstitusi untuk gugatan perrtentangan undang-undang terhadap konstitusi (UUD 45).

Upaya gugatan terhadap RTRW Papua Barat artinya gugatan terhadap Produk Hukum Daerah pemerintah Propinsi Papua Barat yakni Perda No. 4 Tahun 2013. Menurut ilmu hukum Administrasi Negara, ada dua cara mengajukan keberatan (gugatan)  terhadap Perda RTRW Papua Barat, Pertama yang umum dikenal dengan gugatan Judicial Review/JR ke lembaga Mahkamah Agung RI. Di lembaga MA, hakim akan memeriksa materi gugatan yang berkaitan dengan konflik (pertentangan) norma Perda RTRW Papua Barat seperti sejauh mana Perda ini bertentangan dengan peraturan atau undang – undang yang lebih tinggi seperti UU Otsus Papua, UU Kehutanan, UU Migas atau juga Peraturan Pemerintah terkait. Jika ada pertentangan/konflik norma maka sepatutnya majelis hakim pemeriksa gugatan akan mengabulkan gugatan pemohon baik sebagian materi, ataupun seluruhnya tetapi bisa juga gugatan ditolak, apabila oleh Majelis hakim pemeriksa tidak ditemukan celah konflik norma di dalam implementasi Perda tersebut. 

Kedua, yang tidak banyak dikenal yaitu Executive Review/ER produk hukum Perda No. 4 tahun 2013, ER, biasanya dilakukan oleh Kemendagri untuk kepentingan evaluasi (Review) Produk hukum Perda dari Pemda dalam rangka harmonisasi, keselarasan dan keserasihan Perda dengan Peraturan perundangan – undangan yang lebih tinggi.

Proses ER dilakukan terhadap Perda yang tujuannya untuk PAD suatu Pemda, termasuk tata ruang, Jika ER yang dipakai artinya ada sejumlah konsep penolakan yang diajukan ke Kemedagri dengan klaim Perda RTRW Papua Barat dapat menimbulkan masalah yang serius bagi pemerintahan Propinsi Papua Barat, demi kepentingan pembangunan yang bermanfaat secara nasional atau lokal, kemendagri harus meminta Pemprov Papua Barat meninjau kembali produk hukum Perda No. 4 tersebut, inilah cara melakukan ER terhadap Perda. 

Dari kasus Perubahan RTRW Papua Barat mengancam khawasan hutan konservasi, kuat dugaan Timdu (tim terpadu) dalam melakukan kajian perubahan khawasan melewati tahapan – tahapan yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur. berkenaan dengan kasus ini maka sewajarnya Gugatan terhadap RTRW Papua Barat harus memastikan adanya situasi konflik norma yang sedang terjadi. Misalnya Hutan Lindung [Hutan Lindung] harus ditetapkan dan tidak dapat dipertahankan dalam keadaan seperti apa demikian juga APL [Areal penggunaan lain]. 

Tidak ada upaya lain, selain Perda RTRW Propinsi Papua Barat harus dibawa ke dalam materi gugatan ke Mahkamah Agung.  Dalam teori ilmu hukum administrasi negara, fungsi kelembagaan Mahkamah Agung termasuk Mahkamah Konstitusi hanya sebatas “Negative Legislators” artinya, lembaga peradilan hanya bisa menyatakan, isi norma atau keseluruhan norma dalam peraturan perundang-undangan itu tidak memiliki kekuatan hukum bila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.   Hakim tidak dapat menambah norma baru ke dalam peraturan yang di Judicial Review.

Ketentuan ini memberikan makna bahwa kasus Perda RTRW Papua Barat adalah kasus penerapan hukum yang terdapat pertentangan pada sebagian atau dapat juga keseluruhan materi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kembali untuk mengingat bahwa Judicial review ada dua jenis, yang pertama adalah JR terhadap materi dan yang kedua JR terhadap formalitas organ pembentuk peraturan/Perda RTRW. 

Kasus Perda RTRW Papua Barat harus dapat dilihat dan dicermati secara menyeluruh dan utuh serta dapat dituangkan dalam suatu analisa kritis, kemudian dapat digelar dalam workshop terbatas guna menerima berbagai pendapat hukum terutama. 

Kasus Perda RTRW Papua barat, secara formal bisa melibatkan/mempengaruhi institusi yang telah membuat kekeliruan kebijakan, misalnya insiatif pembentukan RTRW justru datang dari lembaga yang belum pernah melakukan study kewilayahan target dan termasuk proses assesment. Adapun faktor lain, RTRW Papua Barat didorong ke dalam forum paripurna eksekutif dan legislative yang tidak memeuhi standar atau tatib.

Sementara secara materiil, kasus RTRW papua Barat tidak lepas dari proses formal yang ilegal, materi muatan Perda RTRW Papua Barat dapat saja bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden dan undang – undang. Secara praktis, Perda RTRW Papua Barat dapat digugat jika bertolak belakang dengan visi – misi Undang-undang yang lebih tinggi dapat diuraikan sebagai berikut :

Kebijakan/Undang-undang	Visi – Misi
UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria	Konservasi sumber daya alam, pro rakyat dan berfungsi sosial, anti monopoli swasta, pembatasan kepemilikan dan mengedepankan nasionalisme
UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pertambangan	Eksploitasi bahan tambahng dan pro-kapital
UU No. 5 tahun 1990 tentang konsevasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Konservasi dan pro rakyat.
UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan	Pertambangan, eksploitasi dan konservasi, namun lebih cenderung eksploitasi, masalahnya lebih pro-kapital dari pada pro-rakyat (sudah dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi)
UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas	Eksploitasi dan pro – kapital
UU No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air.	Konservasi dan eksploitasi, fungsi sosial dan ada kecenderungan pro-kapital dengan persyaratan ketersediaan modal besar, tekhnologi tinggi dan manajemen usaha yang ahli
UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	Eksploitasi, pro-kapital meskipun ada perhatian untuk nelayan kecil
UU No. 26 tahun 2007 tentang penata ruang	Konservasi dan pro-rakyat
UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Konservasi dan eksploitasi, pro rakyat tetapi juga pro-kapital
UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolahan sampah	Konservasi, pro-rakyat tetapi sekaligus membuka peluang pada kapital besar.

Posting ini bersambung .......

Sumber : Artikel Pribadi

"Andai Jokowi Natal Di Paniai"

Jokowi

Awal Desember 2014, Rakyat Papua dihebohkan dengan rencana kunjungan Presiden RI ke-7, Joko Widodo yang akan ke Jayapura pada, 27 Desember 2014 guna menghadiri perayaan Natal Nasional di Jayapura. Pendeta Lipius Biniluk selaku ketua panitia perayaan Natal Nasional ini menyebutkan panitia mulai bekerja untuk menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan natal nasional. Biniluk menyampaikan bahwa Natal Nasional akan menelan biaya setara Rp. 20 Miliyar, Natal sendiri dirilis oleh sejumlah media on-line akan digelar dilapangan Lanud Sentani, Jayapura. 

Sayangnya, belum sampai di 27 Desember 2014, pada 8 Desember 2014, rakyat Papua di Paniai berlumuran darah dalam tragedi mematikan, lima orang merenggang nyawa dan puluhan warga lainnya mengalami luka-luka serius akibat kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh aparat militer pemerintah dan polisi lokal di Kota Enarotali, Paniai. Di hari itu, 8 Desember 2014, Alpius Youw (17), Yulian Yeimo (17), Simon Degei (18), Alpius Gobay (17) dan Abia Gobay (28) harus tewas terkena tembakan senjata api yang diduga milik aparat polisi dan militer Pemerintah (TNI).

Sekitar empat dari lima korban adalah siswa SMA, insiden menjadi pukulan terburuk bagi kebanyakan mama - mama Papua, mereka mengalami situasi traumatis ketika anak-anak mereka yang dilahirkan untuk menempuh pendidikan dieksekusi secara sadis dengan peluruh dari senapan otomatis. Insiden ini kemudian oleh media on-line Suara Papua pada 8 Desember 2014 memberikan judul (headline news) dengan menyebutkan "kado natal Jokowi - JK, 5 warga paniai tewas tertembak".

Protes terhadap rencana natal Jokowi di Papua kemudian tersebar meluas, pada Kamis, 11 Desember 2014, tiga Pemimpin gereja masing-masing, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil/Kingmi (Pdt. Dr. Benny Giay). Ketua Umum Persekutuan Gereja -Gereja Baptis Papua (PGGBP) Pdt. Socrates Sofyan Nyoman dan Pdt. Selvi Titihalawa dari GKI memberikan konferensi pers "menolak dengan tegas rencana Presiden Jokowi menghadiri perayaan Natal Nasional di Papua.

Cerita protes Natal Nasional di Papua sesungguhnya bertolak dari pergumulan sosial mengenai tragedi mematikan yang terjadi di Paniai, pada 8 Desember 2014. peristiwa ini belum diungkap lewat proses investigasi hukum, tetapi pertanyaanya mengapa insiden itu harus terjadi dari rezim pemerintahan Jokowi - JK ? rezim pemerintahan yang baru ini menyimpan new hope bagi penyelesaian masalah Papua. apa yang akan dilakukan oleh Jokowi terhadap Paniai ? yang tinggal di Paniai adalah orang Indonesia yang juga ikut mendukung pemilihan Jokowi untuk Presiden RI ke-7.

"Andai Jokowi natal di Paniai" adalah apa yang bisa dilakukan oleh Jokowi sebagai pemimpin tertinggi militer dan Polisi Negara terhadap Paniai ? Jokowi mempopulerkan Kartu Indonesia Pintar untuk seluruh warga Negara Indonesia, tetapi apa yang terjadi jika anak-anak usia sekolah Di Paniai tidak dilindungi oleh kekuatan militer pemerintah justru sebaliknya dibantai secara brutal oleh peluruh dari senapan otomatis. Jokowi telah membelah kepentingan nelayan Indonesia dengan menenggelamkan kapal - kapal nelayan Vietnam, Thailand tetapi mengapa untuk Paniai tidak ada yang bisa dilakukan oleh sang Jokowi. 

Jokowi benar - benar mulai melakukan kesalahan - kesalahan yang fatal untuk pemerintahan yang baru, mulai dari menaikan harga BBM yang menghukum rakyat secara psikis hingga secara fisik membantai rakyat. ... Andai Jokowi Natal di Paniai adalah ujian bagi sejarah Jokowi di Tanah Papua. bisakah Jokowi mencontohi Gusdur mantan Presiden RI ke-3 untuk natal di Jayapura pada tahun 1999/2000, Almahrum Gusdur telah tiada, tetapi ada 1 pesan penting dari Gusdur yang akan diingat sepanjang masa, "...... anda boleh memafkan musuh mu, tetapi jangan pernah lupakan kesalahannya"

"andai jokowi natal di Paniai"

Sumber Posting : Diolah dari berbagai sumber berita media on-line dan pemikiran pribadi

UN increases pressure on the Indonesian government over the recent massacre in West Papua

The UN High Commissioner for human rights has showed alarm at the Paniai massacre in West Papua and urges a full and transparent investigation into the killings.

UNHRC spokesman, Rupert Corville says, "We have been concerned about reguler report of violence in Papua in the last view years and we urge the authorities to facilitate and independent and thorough investigation into yesterday's incident. we will continue to engage with the new Governemnt of Indonesia on this issue of concern".

The indonesian government, military and police must be held imediately, responsible for this human rights atrocity wich has resulted in the deaths of 6 boys and the serious injury of 17 others.

Resouce : social media melanesian united

Kejari Manokwari Klaim Memproses 33 Tersangka Korupsi Tahun 2014

Kejaksaan Negeri Manokwari (Doc Pribadi)

Manokwari City, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Manokwari, Jhon Ilef Malamassan, mengkalim telah memproses 33 pelaku kasus Korupsi di tahun 2014, sebagian masih disidang sebagai terdakwa, dan sebagian lainnya masih menjalani sidang sebagai terdakwa dan termasuk tersangka yang masih dalam proses penyidikan.

"Sekitar 87 persen dari pelaku korupsi merupakan pejabat daerah Propinsi maupun Kabupaten/ Kota di Papua Barat". Selama memproses perkara korupsi, Malamassan mengaku sekitar Rp. 2.817 Miliyar uang negara berhasil diselamatkan dari proses kasus korupsi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

Pernyataan berani Malamassan mengatakan, tidak menutup kemungkinan kami akan menyidik Pemprov Papua Barat, tergantung penggunaan anggaranya saja. 

Keberanian Malamassan akan terus diuji, sebab pada satu sesi kesempatan di acara lepas sambut Kejati Papua di Manokwari, 23 November 2014, Gubernur Bram Atururi menyampaikan "Geram, jika aparat kejaksaan Manokwari memeriksa pejabat Pemprov Papua Barat, harus ada kesetaraan tegas Gubernur, kejaksaan tinggi yang semestinya memeriksa pejabat Pemprov Papua Barat. ***black_fox

Sumber Posting diolah dari berbagai media cetak Manokwari

Jaksa Kejari Sorong : Semua Anggota DPRD Kota Sorong Terima Uang

Manokwari City, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Sorong, Piter Dawir, S.H, usai sidang Tipikor dengan terdakwa Markus Iek, di Pengadilan Tipikor Papua Barat, (Manokwari, 4/12/14) menyebutkan " ...semua anggota DPRD Kota Sorong terima uang, masing-masing menerima jumlah uang yang bervariasi, ada yang menerima Rp. 5 juta sampai dengan Rp.27 Juta....". Dana dibagikan oleh salah satu politisi asal Partai Golkar, Petrus Nauw yang juga anggota DPRD Kota Sorong.

Menurut sumber sejumlah anggota DPRD Kota Sorong, pembagian dana dari Petrus Nauw disebutkan sebagai honor paripurna dewan, setelah diberitakan media, barulah diketahui dana yang dibagikan oleh Petrus Nauw adalah dana pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Periode 2012 - 2017, akhirnya Ramai - rama Anggota DPRD Kota Sorong mengembalikan uang tersebut. 

Perbuatan Petrus Nauw dan seluruh Anggota DPRD Kota Sorong tersebut, telah merugikan keuangan negara sejumlah, Rp. 2.218.527.774. Kasus ini tengah menyeret Markus Iek kepala BAPEDA Kota Sorong untuk disidang di Pengadilan Tipikor Papua Barat, dengan tuduhan melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2001 sebagaimana perubahan dengan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 20 tahun.

Saat ini semua Anggota DPRD Kota Sorong terlepas dari jerat hukum kerugian negara dana pelantikan walikota Sorong, dua nama lainnya ARJ dan MM sudah pernah ditetapkan oleh Polda Papua sebagai tersangka kasus penyimpangan dana pelantikan walikota Sorong. Meskipun upaya pengembalian kerugian negara telah dilakukan oleh seluruh anggota DPRD Kota Sorong sebagai penerima dana, akan tetapi, pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 tentang Tipikor menyebutkan "Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pelaku dari tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dari pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang tersebut".

Penjelasan pasal 4 Dijelaskan UU. 31/1999 Dijelaskan sebagai berikut :

"Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut".

Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, "hanya merupakan satu faktor yang meringankan".

tentunya, tidak menutup kemungkinan, seluruh anggota DPRD Kota Sorong layak diperiksa untuk mempertanggungjawabkan kerugian Negara dari pelantikan Walikota Sorong. Menurut sumber Facebook, "Stop Korupsi Sekarang Juga", Dana pelantikan walikota Sorong berasal dari APBDP Kota Sorong tahun 2012, dengan nilai anggaran Rp. 5 Miliyar. Pada satu sesi kesempatan sidang di Pengadilan Tipikor Papua Barat, Jonatan, Mantan Walikota Sorong sebagai saksi dalam perkara terdakwa Markus Iek menyebtkan bahwa dana senilai Rp. 5 Miliyar untuk pelantikan Walikota memang terlalu berlebihan, dana itu mestinya dirasionalisasikan, tetapi perintah rasionalisasikan dana pelantikan rupanya tidak pernah dilakukan. 

Menurut sumber Media On-line, kasus dana pelantikan walikota Sorong berawal dari pembentukan panitia pelantikan Walikota Sorong, 30 Mei 2012, ketua panitia pelantikan Walikota, Markus Iek (Sekarang terdakwa) mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 5 Miliyar rupiah, kemudian kepala BPKAD Kota Sorong mengeluarkan SP2D untuk mengeksekusi dana 5 Milyar tersebut, dana ditarik dengan menggunakan 2 cek, 1 cek senilai Rp. 3,5 Milyar ditarik oleh Markus Iek dan sedangkan 1 cek lagi ditarik oleh oknum pejabat berinisial SK, sebesar Rp. 1,5 Miliyar. dana 1,5 Milyar diserahkan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Sorong, Anggota DPRD Kota Sorong, PN, sendiri mendapati Rp. 1 Miliyar, selanjutnya ARJ Anggota DPRD diberikan Rp. 500 Juta. seterusnya dari cek pertama ada dana senilai 2,99 Miliyar diserahkan MI kepada seksi-seksi dan ada Rp. 510.000.000 yang tidak diketahui kemana uang itu pergi. ***balck_fox

Ikuti penjelasan Polda Papua soal kasus dana pelantikan walikota sorong di http://www.cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=6078

Sumber Posting : Media On-line