Dana Bagi Hasil (DBH) Oleh Gubernur Propinsi Papua Barat, Abraham O. Atururi di sebut di makan (Korupsi) oleh PNS Propinsi Papua Barat sendiri. Harian lokal Manokwari, Media Papua (26/02/2013) Menuliskan Judul "Gubernur Akui Banyak Oknum PNS Suka Gelapkan DBH".
"....... Mau bicara soal bagi hasil ?, ya,. barang itu sudah ada. hanya saja banyak oknum PNS Papua Barat yang tukang tipu dengan terus menerus memakan uang bagi hasil itu, kata Gubernur.
Kondisi demikian menjadi sarat kepentingan, mengingat pernyataan Gubernur tersebut keluar pada saat yang bersamaan tengah dibahas Raperdasus Dana Bagi Hasil. hal ini mengindikasikan Draft Raperdasus tersebut yang mengalami stagnasi sekian lama. DBH sejatinya merupakan wacana hangat yang terkesan ditutupi dari perhatian publik termasuk pembahasan soal prosentasi maupun regulasi terkait DBH.
apa, yang diutarakan Gubernur Papua Barat di atas sebelumnya DPR Papua barat nampak getol dalam mensosialisasi Draft Raperdasus DBH, Jimy Demianus Itje salah satu anggota Pimpinan DPR PB Periode 2009 - 2014 pada kesempatan Sosialisasi Raperdasus DBH di Kabupaten Teluk Bintuni beberapa bulan lalu mengatakan, "Kami di Dewan siap mundur dari jabatan, jika Raperdasus ini gagal, kami juga akan menyampaikan ke rakyat jika ada anggota dewan yang menolak menyetujui Draft Raperdasus ini.
DBH secara politis adalah sumbuh pemicu perang kepentingan war of the interest menjelang Pemilu 2014, banyak tangan akan ikut masuk menjamah isu bagi hasil yang dikemas dalam wacana pro rakyat. Hal ini memperlihatkan benang kasut soal maju mundurnya pembahasan Raperdasus DBH supaya menguntungkan dan tidak menguntungkan sangat ditentuntan kepentingan alias bukan lagi Prolegda tahunan dewan.