Rupanya Manokwari tidak mau terlibat dalam draft revisi RUU versi Jayapura yang disebut Otonomi Khusus Plus.
Draft RUU krusial ini memiliki riwayat yang panjang yang dimulai dari joint meeting Propinsi Papua dan Propinsi Barat di Port Numbay/Jayapura sekitar November 2013 silam. saat itu ada kesepakatan yang di PR-kan oleh Papua kepada Papua Barat untuk memboboti draft yang tidak lengkap, makanya kurang lebih sekitar seminggu lebih pada pertengahan bulan November 2013, Aston Niu Hotel di Sowi Gunung menjadi saksi ketika team Provinsi Papua Barat memboboti RUU Otsus Plus yang kemudian dikemas menjadi RUU Pemerintahan di tanah Papua.
Manokwari ketika memboboti justru terlihat mengakomodir Papua Barat menjadi bagian di dalam RUU yang mengatur dua Propinsi di ujung Timur NKRI ini. Manokwari juga memberi bobot yang jauh lebih sempurnah dari versi Jayapura bahkan lebih istimewah dari UU No. 21 tahun 2001 yang telah berlaku selama ini. pada waktu itu team pembobot mengetahui bahwa hasil pembobotan versi Manokwari akan dipresentasikan kepada Enembe dari Papua entah Pak Gubernur Enembe akan ke Manokwari atau Pak Bram ke Jayapura atau bagaimana tapi yang jelas diketahui team bahwa kerja dari pada team akan dibahas bersama dalam suatu joint session berikut sebelum barang satu ini ke SBY. "desas-desus, memberi info bahwa draft RUU Otsus Plus akan langsung ke meja SBY dan disahkan menjadi Undang-undang secepatnya before SBY turun dari Jabatan dan sebagai Presiden NKRI dan juga pekerjaan ini adalah prestasi Pak Enembe pada 100 hari kerja pemerintahan",.
Itu riwayat singkat bagaimana Perjalanan RUU versi Manokwari ini, tetapi kemudian RUU ini telah sampai ke Jayapura dan ke Jakarta, Pak SBY mengundag Pak Enembe dan Pak Bram ke Bogor pada pada minggu ketiga Januari 2014 ini. Pak Bram menyebut "ia hadir ke Bogor atas undangan Presiden tetapi bukan untuk menyetujui RUU Otsus Plus, entahlah lantas Pak Bram harus repot-repot ke Bogor terkait HUT PI di tanah Papua 5 Februari 2014 yang menurut rencana Pak SBY mau datang ke Manokwari tapi yang jelas ada tiga fakta yang mengaraj pada keadaan kontroversial dengan komitment Pak Bram untuk tara mau menandatangani revisi RUU Otsus Plus
Pertama : Pak Bram atau team Propinsi Papua Barat pernah ke Jayapura pada November 2013 hanya pada kepentingan RUU Otsus Plus. keberadaan Manokwari di Jayapura memberi indikasi bahwa Manokwari diam-diam telah menghendaki UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua harus diubah meskipun saat itu disebut Otsus Plus tapi yang jelas Propinsi Papua Barat menghendaki untuk diberi waktu oleh Jayapura supaya bisa memboboti versi Papua Barat terutama mengakomodir eksistensi Paropinsi Papua Barat sebab versi Jayapura Otsus Plus tidak ada yang namanya Propinsi Papua Barat. ketika itu pejabat Propinsi Papua Barat termasuk Plth Sekda Papua Barat Ishak Halatu cukup geram terhadap[ Pak Gubernur Papua, Enembe, yang terkesan mengklaim Propinsi Papua Barat tidak pernah ada di bumi tanah Papua. namun akhirnya mereka melunak, dorang juga sendiri mau mengikuti kehendak Pak Enembe dalam merevisi Otsus dengan sumbangan Plusnya.
Kedua : Majelis Rakyat Papua atau MRP di Propinsi Papua Barat, disebut MRPB adalah institusi yang diam-diam lebih duluh menyetujui Otsus Plus versi Port Numbay, akhirnya MRPB di Propinsi Papua Barat terpecah menjadi dua kubuh bahkan dua pimpinan yang, mereka saling menjatuhkan dan saling berseteru soal keabsahan hingga Tatib mereka hingga termasuk sampai pada persoalan-persoalan kriminal atau Korupsi di-internal. kedua MRPB yang ada di Manokwari sama-sama eksis dan tidak ada satupun yang di PAW-kan atau demisioner, mereka tidak pernah malu meskipun melukai konstituenya. Propinsi Papua Barat dan DPR Papua Barat selama ini belum pernah menanggapi kemelut MRP Papua Barat atau menyetujui MRPB ini atau itu atau bagaimana, kelihatnya Manokwari membiarkan konflik politik MRPB menjadi urusan mereka sendiri, termasuk dalam keadaan ini MRP Manokwari yang pernah melebur menjadi satu MRP dengan MRP Jayapura atas nama rakyat di Propinsi Papua Barat menyetujui Otsus Plus versi Port Numbay.
Ketiga : Pak Atururi menerima hasil pembobotan draft RUU Otsus plus yang dikemas dalam RUU Pemerintahan Papua ala Pejabat Propinsi Papua Barat. pada bulan November 2013 juga draft RUU Pemerintahan di tanah Papua ini diterima sehingga UU No. 21 harus diubah.
Ke-empat : Pak Bram mau menghadiri undangan SBY bersama-sama dengan rekanya dari Jayapura Pak Enembe di Bogor Januari 2014 ini. Pak Bram tahu bahwa Ia dan rekanya Pak Enembe dari Papua sedang melaksanakan tugas RUU Otsus Plus yang SBY sebagai Presiden juga tahu. saat itu tidak tahu bagaimana pembicaraan atau thema atau diskusi yang menyebutkan RUU Pemerintahan di Tanah Papua alias semua tahu bahwa kalau bicara Otsus Plus itu Jayapura di Manokwari yang dikenal RUU Pemerintahan di Tanah Papua yang di dalamnya mengakomodir pemerintahan Jayapura dan Manokwari. mengapa Pak Bram tidak menjelaskan bagaimana atau proposal mana yang di acc oleh Jakarta apakah Otsus Plus ? atau Pemerintahanh di tanah Papua ? kalau ada desas-desus soal pasal Referendum di dalam Otsus Plus mengapa yang khawatir Manokwari bukanya Jakarta ? Manokwari sudah punya RUU Pemerintahan di Tanah Papua yang merenovasi Otsus Plus Jayapura. ...!!!
Selanjutnya jika, Pak Bram tidak menyetujui atau tidak mau mendatangani Otsus Plus, itu artinya Pak Bram juga tidak mau mererestui kerja-kerja team-nya di Aston Niu Hotel Manokwari pada November 2013 silam ? Komitment Pak Bram sebenarnya diuji secara politik, posisi Pak Bram sama dengan Pak SBY yang akan segera purna tugas dari dua periode kepemimpinan, Pak SBY Presiden dan Pak Bram Gubernur Papua Barat. sementara itu Posisi politik yang berbeda dialami oleh Pak Enembe dan SBY yang sama-sama dari Partai Demokrat.
Apakah Pak Bram dari Partai HANURA sedang menjajal kemungkinan menguasai Pemilu dan Pilpres 2014 mendatang ? jika demikian ini terobosan politik gila yang menghasut Otsus Papua. kita akan mengikuti keadaan ini seterusnya "UNTUK APA PAK BRAM ATURURI TARAMU TANDATANGAN OTSUS PLUS"[End].
Menulis Untuk Tanah