Rakyat dan Caleg Sama - Sama Butuh Perhatian

 

Baliho Caleg [Doc Foto Pribadi]

Anda bisa bayangkan, betapa hebatnya putra - putri terbaik Papua hari ini terpapampang potret wajah - wajah ceria mereka di Spanduk, Baliho, Stiker dan berbagai pernak-pernik kertas lainnya yang dapat dijangkau, ditemui dan dibaca untuk diketahui oleh masyarakat luas.

 

Mereka, Caleg dengan mudah diketahui sebagai calon - calon wakil rakyat hebat yang bertahan dalam janji - janji mereka, misalnya ada yang menulis, "jangan lihat kebunnya, tetapi siapa petaninya"?, ada yang menulis, Golput bukan Solusi, ada yang menulis, jangan sia-siakan suara mu, ada yang menulis, kitong sendiri yang rasa kitong pu susah, ada yang menulis, suara rakyat suara Tuhan, ada yang menulis, pilih caleg berkualitas dan masih banyak lagi. yang mana intinya mereka (caleg) berupaya menarik simpati dari rakyat, tujuannya adalah bagaimana rakyat dapat memilih yang bersangkutan. yang bersangkutan berkomitment akan mewakili pemilih untuk duduk sebagai wakil rakyat di parlement (DPRD/DPR Papua Barat/DPR RI dan atau DPD RI)

Di Sisi lain rakyat penerima pesan para caleg paling utama di dominasi oleh masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah, mereka hidup dalam kondisi kebutuan pangan dan sandang yang terbatas bahkan jauh dari standar kebutuan perhari. cost untuk biaya pendidikan, kesehatan dan ekonomi dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas jauh dari serapan rakyat adalah kondisi masyarakat penerima pesan caleg, dan caleg pun tahu akan keadaan itu. Ini nilai jual yang paling mahal antara rakyat dan caleg sama-sama butuh perhatian untuk saling menguntungkan.

Keadaan ini bisa mengantar rakyat dan caleg berada pada situasi politik yang baik dan demokratis, tetapi bisa pada kondisi yang acuh tak acuh, rakyat bisa dengan berani meminta nilai materi kepada caleg, sebaliknya taruhan pun akan terjadi di anatra sesama caleg, istilah umum di masyarakat,"perang duit", ini memang keadaan yang memang tidak disukai oleh penyelenggara atau pengawas pemilu, tetapi kegagalan dalam pendidikan pemilih (voter education) bisa saja memicu sama - sama butuh berhatian bisa digapai dengan cara yang tidak sama-sama oleh berbagai pihak dari caleg sendiri serta masyarakat.[***MNST]

Kutukan Kepada Pemilik Tanah

 

Harian Local Manokwari Tabura Post

Perkataan ini muncul dari seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Manokwari, yang juga sebagai anak negeri Papua. Pak Isir, biasa dikenal Masyarakat Manokwari sebagai Kapolres Manokwari, ia menjabat sebagai Kapolres Manokwari sejak akhir Januari 2014 lalu menggantikan AKBP. Riko Taruma Mauruh, Kapolres Manokwari sebelumnya.

Kapolres yang memiliki nama lengkap AKBP. Jhonny Edison Isir SIK ini membuat suatu pernyataan yang menjadi breaking news media local Manokwari, Tabura Post edisi senin, 24 Maret 2014 melansir pernyataan Pak Kapolres yang mengatakan bahwa “...... Terkutuk Jika tanah sudah dibayar, tetapi pemilik gugat lagi..” Kapolres membuat pernyataan tersebut pada sesi pembayaran tanah RSUD Kabupaten Manokwari yang dilakukan oleh pihak Pemkab Manokwari sebesar 1,5 Miliyar rupiah, Pak Isir yang hadir pada sesi pembayaran tanah RSUD Manokwari mengatakan “Kalau kita punya moyang melakukan pelepasan tanah adat, seperti yang dilakukan saat ini, besok-besok jangan ada anak cucu yang mengklaim, TERKUTUK.  

Pernyataan Kapolres di itu diulas oleh harian lokal Manokwari bertolak dari keprihatinan peluang investasi yang menurun drastis ke kabupaten Manokwari, daerah yang sedang diproyeksikan untuk menjadi Kota Madya.  Investor menurut informasi yang sudah berkembang di mass media sebelumnya sangat ragu untuk mengembangkan investasi di Manokwari, hal berkaitan dengan masalah pelepasan tanah yang seringkali terjadi tarik-menarik di dalam masyarakat, contohnya tanah yang sudah dijual lepas, kemduian dipalang dan dilakukan penuntutan kembali, hal ini seperti telah dikatakan oleh salah seorang pejabat teras Pemkab manokwari sebelumnya.

Apabilah investor masuk menanamkan modal di Manokwari, maka PAD Kabupaten akan meningkat dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Mungkin ini adalah pencitraan mengenai tanah di papua atau manokwari secara khsus, supaya tanah itu bisa dilepas dari penguasaan masyarakat, tanah itu kemudian di kuasai dan dimonopoli oleh pemerintah daerah kemudian hanya uang yang bisa diperoleh oleh masyarakat untuk dibagi dan menjadi masalah didalam keluarga yang tidak mendapat pembagian merata.

Akibatnya tanah hilang, hubungan keluarga hilang uang mungkin akan segera hilang juga sampai tidak ada yang tersisah di dalam masyarakat.

Anak- cucu mungkin adalah generasi mendatang yang kemudian mengalami keadaan keterhilangan terhadap tanah dan hubungan kekerabatan dalam kekeluargaan, mungkin ini salah satunya dari kehilangan hal-hal lain. Dorang akan mengenal sejarah yang tidak lengkap, terutama sejarah keturunan, sejarah kepemilikan maupun sejarah perkawinan. Apalagi berbicara soal tanah, dalam klan generasi hal ini akan menjadi kutukan, pantas saja isu hak-hak masyarakat adat terhadap penguasaan tanah oleh aparat keamanan identik dengan isu keamanan, sampai pada keamanan investasi.

Akankah masyarakat menjadi objek, ? tentu bisa, sebab masyarakat sudah dikondisikan apa yang menjadi nilai sebagai jati diri mereka dengan uang, mereka dikutuk bukan karena menerima sesuatu yang bukan haknya tetapi dikutuk karena jati diri mereka sendiri.****[end]

Perang Urat Saraf Model Isu Caleg Beli Kursi di KPUD Papua Barat

Pak Bram Atururi.Foto Ist

 ".... kami memperoleh informasi intelijen bahwa ada caleg DPR Papua Barat yang membeli kursi di KPU Propinsi Papua Barat, demikian kutipan singkat dari pernyataan Dewan Pembina partai Gerindra Papua Barat Abraham O. Atururi".

Pasca dipublikasi oleh media massa local Manokwari, berbagai pihak mulai melancarkan protes terhadap pernyataan Pak Bram, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Papua Barat, Origenes Nauw mengatakan, pernyataan itu menyinggung KPU, itu tidak ada bukti yang otentik, pak Origenes Nauw tidak sendirian, pengacara senior Papua, Yan Christian warinussy juga mengecam dan mengatakan bahwa informasi itu banci, seharusnya bisa membuktikan kebenaran dari berita itu, selanjutnya komisioner bidang Hukum KPU Papua Barat, Filep Wamafma mengatakan bahwa, jika Pak Bram punya bukti silahkan dibawa lapor ke Bawaslu untuk diproses sesuai dengan jalur hukum. Metuzalak Awom, ketua P2BH STIH Manokwari mentakan bahwa itu sulit dibuktikan.

Saat ini Gerindra sendiri belum buka suara, apakah isu itu rumor dari skenario memenangkan Pemilu atau ada kesan menyeret opini publik terhadap netralitas KPU Papua Barat menjelang Pemilu 9 April mendatang. ???.. Ini menjadi wacana yang paling menggegerkan dunia perpolitikan di Papua Barat menjelang Pemilu, logika sederhana yaitu bagaimana dan mungkin seperti itu ??, tentu itu akan bisa saja kalau kita ingat kembali pada temuan BPK mengenai 478 Kasus, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp. 207.395 Miliar di Papua barat pada tahun 2013, artinya ada dana yang cukup melimpah terdeteksi mengalir di pejabat Papua barat, bisa saja Eksekutif maupun legislatif, dana ini sangat bisa untuk membiayai apapun yang dikehendaki termasuk membeli kursi. 

Saat ini perkembangan isu caleg beli kursi sedang diredup oleh pencetus, yaitu Partai Gerindra. Partai ini punya Capres yang digembor-gemborkan di berbagai stasiuin TV nasional, Prabowo Subianto. Gerindra sama halnya dengan partai lain yang juga berambisi memenangkan Pemilu 9 April supaya dapat mengcover Capresnya, tapi scenario mereka tidak ada yang tahu, isu caleg beli kursi akan menjadi catatan untuk mengukur ujung dari Pemilu sampai dengan Pilpres.[end]