“Intelijen Dilaporkan Mengintimidasi Kantor SKPKC Jayapura”

Foto. Ist

Kantor Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuan Ciptaan (SKPKC) melalui Direktris Yuliana Langawuyo secara resmi melaporkan dan mengkritik kunjungan intelijen Negara Indonesia yang telah mendatangi dan sangat menggangu suasana pertemuan kantor itu bersama pihak Dubes Kerajaan Belanda untuk Indonesia pada, Selasa 4 April 2017 lalu di Sentani, Papua.

Tindakan apartur intelijen ini tanpa ijin memasuki halaman dan bahkan ruangan kantor SKPKC secara arogan, didalam dokumentasi SKPKC yang beredar via email, menyebutkan pria-pria berpakian un-uniform bukan dari jurnalis atau wartawan memasuki halaman SKPKC dan memakai camera seluler mereka dan berkali-kali melakukan pemotretan yang cukup membuat para staf SKPKC merasa tertekan dan terintimidasi di hari itu.

Keluhan banyak aktifis hak asasi manusia di Papua terhadap praktik operasi intelijen pemerintah di Papua sudah lama permasalahan yang diprotes dan kritik oleh para aktifis di Papua terhadap Pemerintah Jakarta, namun intensitas operasi ini tidak berkurang ataupun dilakukan tanpa diketahui melainkan dilakukan secara terbuka dan memunculkan kesan praktik teror dan dan intimidasi terhadap kerja-kerja kebanyakan para aktifis LSM di Papua.

Terakhir dilaporkan dalam sebuah pertemuan di Manokwari (8/4/2017), Intelijen juga telah menyusup untuk mengetahui materi pertemuan UN Special Rapporteur on the right to health, Danius Puras ketika berjumpa para korban, tokoh agama dan aktifis LSM di kantor Sinode GKI Di Tanah Papua, akhir Maret lalu di Jayapura.

Ketika pemberitaan – pemberitaan ini meluas di berbagai media, Jakarta belum pernah merespon dan mengklarifikasi keluhan dugaan praktik arogansi actor keamanan Negara terutama intelijen.***Black_Fox   

Sumber Posting Melalui Email

 

"Usai Pilkada, KPU Papua Barat Diperiksa Kejaksaan"

Komisioner KPU PB. Doc :http://kpu-papuabaratprov.go.id/

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat telah melaksanakan dengan sukses tahapan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2017 - 2022 pada 15 Februari 2017 lalu dan menetapkan pasangan Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani sebagai pemenang Pemilukada. 

Namun keberhasilan KPU Papua Barat tersebut saat ini berujung pada pemeriksaan laporan-laporan penggunaan anggaran selama proses tahapan Pemilukada yang mencapai nilai 506 Miliyar rupiah.

Pihak kejaksaan negeri Manokwari, menyebut "menyelidiki kantor KPU Papua Barat berdasarkan laporan masyarakat yang kemudian ditelaah oleh seksi intelijen Kejaksaan Negeri Manokwari".

Media lokal Manokwari mengungkap, Pada Kamis, 23/3/2017 bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu pada kantor KPU Papua Barat telah lebih dulu diperiksa menyangkut pelaporan penggunaan dana pada pelaksanaan Pemilukada Papua Barat. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Manokwari, Erwin Saragih, SH.MH mengatakan berdasarakan hasil pemeriksaan sementara "telah ada unsur perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dana Pilgub".    

Kantor LP3BH Manokwari, melalui Direktur Eksekutif Yan Christian Warinussy, S.H menerangkan "unsur tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum dan kerugian negara", kita berharap Kejaksaan meningkatkan indikasi kasus tersebut ke tingkat penyidikan dengan menetapkan tersangka yang harus bertanggungjawab.***Black_Fox

Sumber Posting : Diolah dari media on-line