The Violation of Human Rights in Indonesia and "The Diplomacy of Development"

Elsam Papua Pictured

Speaking as a lawyer and recipient of the Jhon Humphrey Freedom Award, in 2016 in Canada, I strongly critise approach of diplomacy of Development' taken by President Joko Widodo.

This in being done in order to conceal the grave human rights violations that have been occuring for the past fifty years without any-of the problem ever beeing resolved.

The aim of the Indonesian Government is to focus everyone's attention such development activities as the building of the Holtekamp and the Sport stadium in Kampung Harapan, Jayapura as the way to conceal the continual  violation of the basic human rights of the traditional Papuan people who are an integral part of the Melanesian people wich have be occuring for the past fifty-years without any resolution of these violation in accordance with law.

[the next few word are not clear...] during the visit by diplomats from the Solomon Islands who were led by that country's ambassador, his excellency Salana Kalu from 24 - 26 April.

The aims of the Indonesian Government was to draw the attention to the development activities referred to above to [........some words are un-clear].

I regard such a policy as very shameful because it is the purpose of the Government is to draw atention to development activities ........ several words are so blurred as no to be unreadable. 

This is in accordance with  United Nation resolution 2504, 19 november 1969 that the Government of indonesia  is undertaking  social economy activities with the assistance of .......the world Bank 

In accordance with Indonesia's commitments under LAW/ 39/1999 on Basic Human Rights and Law 26/2000 on Human rights and law 21/2001 on special Autonomy for west Papua.

According to the constitution o fIndonesia, the Government of Indonesia is required to resolve the many violation that have been prepetrated in West Ppaua for the past fifty years.

These violations have been occuring to the information collected by such legally recognised organizations are the United Libertion Movement for West Papua including the crime of genocide while those allegedly involved have impunity.

[The next three-line paragraph is unreadble]

As a result of all this. the visitors commanded Indonesia for carrying out all its responsibilities in developing the land of Papua without having invistigatigated to what extent the Traditional Papua people themselves have enjoyed any benefit from all these developments.

It may indeed be true that the diplomats from Solomon Islands were impressed by what the were shown, thanks to Indonesia's diplomacy of development' without investigation what has been happening in West Papua for the past fifty years.

Peace 

Yan Christian Warinussy

Executive directors of LP3BH-Manokwari]

[Translated with quite a few difficulties by Carmel Budiharji, receipient of the Right Livelihood Award, Stockholm, 1995]

"Terorisme : Perlu Analisa Out of The Box"

Oleh : Yosef Rumasef

Pada umumnya analisa mengenai aksi teror di Indonesia berkutat pada aktor intelektual di dalam Negeri. Ada pula yang meluas ke analisa konspirasi internasional yang mengaitkan aksi teroris di Indonesia dengan konspirasi antar Negara yang mengklaim dirinya Islam dan beraksi radikal seperti ISIS [the Islamic State of Iraq and Syirian], semua pandangan kemudian berhenti pada Islam radikal.

Pertanyaan yang digunakan untuk membuat analisa adalah "siapa untuk dan siapa rugi" dari kasus ini ? atas dasar pertanyaan itu maka muncul beberapa teori dugaan konspirasi.

Ada yang berkesimpulan bahwa aksi teror di Mako Brimob dan peledakan Boom di tiga gereja di Surabaya berkorelasi dengan konsolidasi dukungan nasional bagi penguatan fungsi anti-teror Negara baik konsolidasi dukungan terhadap pengesahan landasan yuridis anti-teroris yang lebih luas maupun untuk mendorong peningkatan  alokasi anggaran pengamanan anti terorist.

Ada lagi yang mengaitkan dinamika ini dengan intrik politik dalam masa tahun politik Pemilihan Presiden 2019, baik pro incumbent atau pro kelompok pengusung tagar "2019 Ganti Presiden". Pro-incumbent dituduh membangun image negatif bahwa konsolidasi kekuatan islam berpotensi buruk menjadi radikal. Sementara pro-tagar "2019 ganti Presiden" menjadikan aksi teroris sebagai bukti lemahnya pemerintahan pimpinan Presiden Jokowi - sambil melupakan bahwa "aksi teroris juga menghantam negara super power dunia seperti US dan Rusia maupun negara besar lainnya seperti UK, Franch, Belgium and Germany.

Ada simpulan bahwa aksi teroris itua dalah buah dari idiologisasi agama, Islam radikal VS Islam moderat atau Islam vs Kristen.

Analisa kemudian beruputar pada box dengan empat sudut itu (Islam radikal internasional, konsolidasi anti-teror Negara, implikasi tahun politik dan idiologisasi agama).

Bagaimana kalau kita membangun analisa "Out of the box" ?

Kita berpikir "out of the box" maka pertanyaan kita kemudian menjadi ; siapa yang secara langsung diuntungkan? siapa tidak secara langsung diuntungkan? siapa secara langsung dirugikan ? dan siapa tidak secara langsung dirugikan ?...

Analisa "out of the box" dengan mengembangkan pertanyaan "siapa untung, siapa rugi" menjadi empat pertanyaan berikut diatas akan bisa membantu kita menarik kesimpulan bahwa empat kategori aktor dalam "box analisa" diatas bisa jadi hanyalah pihak yang "diuntungkan secara tidak langsung atau dirugikan secara tidak langsung". Mereka menerima dampak dan bukan penciptanya.

Fakta bahwa aksi teror yang dibuat berkorelasi dengan simbol -simbol islam ini justru terjadi jelang bulan paling suci dalam agama islam yaitu bulan Ramadhan sebaiknya menjadi alasan untuk mengaitkan issue ini bukan dengan agama Islam atau dunia Islam. Justru sebaliknya.

Lalu pertanyaanya adalah adakah indikasi lain, yang "out of the box" yang sebaiknya jadi base analisa tentang aktor intelektual aksi teror di Indonesia.?

Salah satu fenomena menarik yang kurang diperhatikan adalah bahwa aksi teroris di Mako Brimob maupun peledakan bom di tiga gereja di Surabaya pada, 13 Mei 2018 ini terjadi dalam suasana peringatan HUT ke 70 Republic of Izraeli. Ketika dimana US memutuskan memindahkan kantor Kedubesnya dari Tel-Aviv ke Jerusalem. Kita telah mengetahui bahwa pasca US President Donald Trump mendeklarasikan rencana itu pada Desember 2017 lalu, Indonesia telah tampil terdepan mengalang dukungan internasional guna memboikot kebijakan Trump. Palestina telah menjadi nafas dalam tiap diplomasi politik Indonesia di dunia.

Dari perspektif perang asimetris, tidak tertutup kemungkinan untuk menganalisa beberapa fenomena aksi teroris di Indonesia pada momentum peringatan HUT Republic of Izraeli yang ke-70 sebagai early warning bahwa Indonesia-pun memiliki titik lemah yang bisa digunakan untuk menjadikan Indonesia sebagai target "kooptasi dari dalam" berikut sesudah Syiriah, Lebanon, Iraq, Mesir, dan beberapa Negara Islam lain yang memiliki kekuatan mengancam keamanan Izrael dikooptasi.

Saran saya, sebaiknya kita membiasakan diri bergonta-ganti posisi dalam membuat analisa masalah. Bisahkah juga berpikir "out of the box" Siapa tahu pihak yang dituduh sebagai aktor bukan aktor utama utama.

Menurut saya, aksi teroris di Indonesia pada suasana perayaan HUT Republik Izrael Mei 2018 ini adalah early warning bagi Indonesia untuk mengurus urusan dalam Negeri sendiri dan tidak usah ganggu kedaulatan Negara lain.***Black_Fox

Biak 14 Mei 2018 

Penulis adalah anak kampung, tinggal di Biak

Sumber : Posting ini diambil dari account FB yang bersangkutan setelah penulis mendapat ijin membagi ke blog ini dari yang bersangkutan.

  

"Ms. Hilal Elver, Has Completed Her Visit to Indonesia"

The United National pecial Rapporteur on the right to food, Ms. Hilal Elver, has completed her visit to Indonesia. Between 9 and 18 April 2018, she traveled to various provinces of the island state and met with government representatives, agencies and civil society members and activist. Prior to the visit, the ICP had submitted a joint report on the right to food in West Papua, which was complied in cooperation with various CSOs and individual expert. On 18 April, the Special Rapporteur gave a press conference in which she shared preliminary observation and seven recomendation and seven recomendations. 

Some observations particularly refer to the right to food situation in west Papua. http://www.humanrightspapua.org/news/28-2018/312-un-special-rapporteur-on-the-right-to-food-closes-indonesia-visit-with-end-of-mission-statement-situation-in-west-papua-deserves-the-government-s-serious-attention 

Post sources : personal email