"Kalau
Orang Papua mau merdeka, minta kepada Amerika Berikan tempat di bulan atau
minta kepada Tuhan Kasih satu pulau di pasifik untuk kalian dirikan Negara,
karena tujuan kami untuk merebut tanah ini, BUKAN MANUSIANYA.....
ALI
MURTOPO 1969 Menjelang Pepera.
Demikian
rangkaian dari satu fakta sejarah Pelanggaran HAM di Papua. Sejak tahun 1963,
Kemanusiaan orang Papua tidak pernah ada nilainya, memasuki tahun 1969.
Penduduk Pribumi west Papua diseret pada scenario ala militer, PEPERA sebagai cara PEnentuan PEndapat tentaRA untuk memaksa [Neitharlandz Niu Guinea/ West Irian] bergabung ke Indonesia. Pasca
Ocupacy Paksa tersebut, sejarah human rights abuses di Papua tidak pernah surut. Hasil dari PEPERA ini dilindungi dengan cara manipulasi dan penuh kekerasan, akhirnya terjadi operasi militer dalam skala yang cukup masif dan meluas di tanah Papua, terbatasnya akses jurnalis asing masuk ke Papua pada saat itu menyebabkan sejumlah catatan buruk HAM pada saat itu lenyap, pengamat luar negri hanya menyebut mengenai apa yang terjadi pada saat itu di west papua sebagai secreet war. catatan ini kemudian mulai dibuka oleh komitas internasional. pada awal november di tahun 2013 AHRC (Asian Human Rights Committe) berhasil mempublikasikan peristiwa yang mengharuskan pemerintah Indonesia mengingatnya http://banundisimon.blogspot.com/2013/11/ahrc-report-against-genocide-in-west.html
Otonomi Khusus Papua dan segalah plus2nya hanya topeng munafik dari cara pemerintah menerima orang Papua. Dibalik itu tidak ada keberhasilan.
Saat
ini, penduduk Melanesia di West Papua sedang menuju pemusnahan. DR. Jim Elmslie
menyampaikan pada sesi diskusi Indonesian Solidarity and the west Paper project,
9 – 10 Agustus 2007 di Sidney Australia, melalui kesimpulan analisanya bahwa di
antara tahun 2030 – 2050, orang asli Papua akan musnah dari tanah kelahiranya.
Apa yang diperingati pada hari ini, 10 Desember, adalah peringatan yang lebih dari komitment United Nations againts Human Right's. the universal declaration of human right's only for the others peoples of indonesian but not for the indigenous peoples of the west papuan.
Pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang serius dan punya komitment terhadap human right's, tetapi pemerintah indonesia tidak berdaya terhadap tentara yang ada di Papua. mereka pembunuh kejam sepanjang integrasi west papua di Indonesian.
Tulisan ini hanya pemikiran singkat dari saya, sebagai pemerhati HAM di West Papua.