 |
| Karikatur Ist Pers |
Manokwari
City, “Itu hanya kegiatan ibadah peresmian kantor DAP, lalu
moment itu dimanfaatkan untuk propaganda..” kalimat ini terlontar tegas dari
seorang Kapolda Papua, Paulus Waterpau, terkait persemian secretariat Dewan
Adat Papua wilayah La-Pago di Wamena, 15 Februari 2016 lalu.
Persemian
kantor dewan adat ini kemudian menjadi booming
dalam pemberitaan nasional ditengah Presiden Jokowi tengah berada di US. Mayoritas
media terlihat memberitakan kegiatan ini dengan kalimat “peresmian kantor
pembebasan Papua”, istana kepresidenan
kemudian menyebut kantor pembebasan Papua. http://banundisimon.blogspot.co.id/2016/02/benarkah-kata-istana-tidak-ada-kantor.html
Pernyataan
Kapolda di atas sementara tidak layak dikritisi tetapi Pertanyaan kristis,
mengapa media, aparat keamanan dan pemerintah tidak menyebut dan menulis kantor
perwakilan ULMWP ? tentu “tidak benar” jika aparat keamanan, media dan
pemerintah tidak mengetahui secara resmi maupun melalui pemberitaan pers asing
maupun dalam negeri pada, juni 2015 di Honiara pada MSG Summit ada wadah perjuangan
Papua Barat yang diterima menjadi observer, itulah ULMWP (United Liberation
Movement for West Papua).
ULMWP
tentu bukanlah wadah kriminal (penjahat) sehingga diakui dan diterima oleh rakyat
dan pemerintah Vanuatu, PNG, Solomon Island, New Caledonia (French) and Fiji.
Situasi
berbanding terbalik, pada saat 15 Februari 2016 di Wamena sebuah papan nama
diberitakan dengan “kantor pembebasan Papua”. Selama ini di Papua ada Dewan
Adat Papua (DAP), KNPB, WPNA dan organ perjuangan rakyat Papua kerap kali
diperhadapkan dengan tuduhan pelaku criminal oleh penegak hukum dan separatis
oleh militer. Lantas demikian, pendukung ULMWP akan diseret ke stigma kriminal untuk
seterusnya oleh Negara. ? media melalui
wartawan pasti mengetahui, memberitakan informasi yang tidak independen,
akurat, berimbang serta tidak beritikad buruk bagi pihak lain pasti melanggar
kode etik jurnalis yang disusun dewan pers dengan berpedoman pada undang –
undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.