"KEMENKOPOLHUKAM DAN BIN MULAI SINGGUNG DANA OTSUS PAPUA"

Sumber Tabel :  https://victormambor.wordpress.com

Situs http://www.republika.co.id/berita/dpd-ri/berita-dpd/16/02/09/o2a0um219-bpkp-akan-audit-dana-otsus-papua merilis komentar Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan dalam rapat bersama komite I DPD RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, 9 Februari 2016.  "JANGAN HARAP KITA MAIN-MAIN DENGAN DANA RAKYAT YANG SUDAH DIGUNAKAN SECARA TIDAK JELAS INI", kata Menkopolhukam. 

Senada dengan Menkopolhukam, Kepala Badan Intelijen Negara  (BIN) Sutiyoso mengatakan, sangat mendukung langkah Kemenpolhukam untuk mengaudit dana Otsus Papua dan Papua Barat. "DATA KAMI, DITEMUKAN 218 KASUS PENYIMPANGAN DANA OTSUS PAPUA SELAMA 2002 - 2010. 

 Dana Otsus (Otonomi Khusus) Dana yang diterima dari Jakarta dalam rangka penyelenggaran Otonomi kusus Papua melalui regulasi Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi kusus Papua, untuk Propinsi Papua, sejak tahun 2002 dana ini sudah diterima, sementara untuk Propinsi Papua Barat, pasca dimekarkan dari Papua tahun 2003, sekitar tahun 2009 baru kemudian dana Otsus diterima untuk dikelolah di Manokwari, Ibu kota Propinsi Papua Barat. 

 Menurut prakiraan awam, sekitar lebih dari 50 trilyun rupiah dana ini telah digelontorkan Kementrian Keuangan RI ke Jayapura dan Manokwari sejak tahun 2002 hingga saat ini, meski diduga Papua dan Papua Barat tidak menyiapkan perangkat regulasi lokal untuk mengatur pengelolahan anggaran ini.  Dana ini hanya didatangkan melalui regulasi PMK (Peraturan Menteri Keuangan) RI.

 

foto : www.papua.us

Pada tahun 2014 lalu, Rizal Djalil, Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan, "KENAIKAN DANA OTSUS IKUT BERPENGARUH TERHADAP PERBAIKAN IPM (INDEX PEMBANGUNAN MANUSIA) PAPUA, NAMUN KORELASI ANTARA SETIAP KENAIKAN DANA OTSUS DAN IPM TERNYATA SANGAT KECIL" kata Ramli pada, kegiatan Forum Ilmiah tentang Dana Otsus tahun 2014 di Universitas Cenderawasih.

Indikasi penyimpangan dana Otonomi khusus Papua diatas merupakan fakta antara otoritas negara yang mulai tidak menyukai permainan dana, lantas publik di Papua juga tahu dana ini banyak disalahgunakan dan dengan mudah pelaku mengakses impunity dari penegak hukum. BPK RI melalui Rizal Djalil telah menyampaikan secara santun namun kini saat yang tepat untuk pelaku penyimpangan dana Otsus ini harus dituntut pertanggungjawaban.***black_fox

Sumber : diolah dari berbagai sumber media on-line.