Bola panas draft RUU Otsus plus secara faktual telah bergulir ke publik sejak pertengahan november 2013 silam. Otsus plus menjadi isu besar yang sebenarnya pasang surut derajatnya di publik. masyarakat sendiri banyak yang tidak tahu, mungkin kalangan aktifist/NGO yang banyak bicara.
Kalau untuk sudara-sudara di kampung, jangankan Otsus plus, UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua saja tarada yang tahu dan rasakan bagaimana dampak langsung. tapi isu RUU Otsus plus memang dimainkan oleh orang-orang elit birokrasi terutama Pemerintah Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat.
Berikut komentar rekan-rekan FB soal draft RUU Otsus Plus.
 |
| Om Andris Wabdaron [Foto FB] |
ANDRIS WABDARON :
Pelanggaran terhadap undang-undang justru dilakukan oleh orang nomor satu/presiden Indonesia dengan mengutak-atik undang-Undang Otsus. sangat jelas kalau di baca dengan baik pada pasal 77 dan 78 Undang- Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua. "bunyi pasal 77, usul perubahan atas undang-undang ini dapat dilakukan oleh rakyat Propinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundang - undangan" dan selanjutnya pasal 78 "pelaksanaan undang - undang ini di evaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga sesudah undang - undang ini berlaku".
Implementasi dari kedua pasal itu tidak pernah dilakukan, kalaupun dilakukan sebatas birokrasi Pemerintah dan DPR tanpa melibatkan komponent rakyat Papua. Ini menjadi sangat jelas, scenario Jakarta yang dimainkan oleh elit di tanah Papua, baik propinsi Papua maupun Propinsi Papua Barat, memang sangat jelas bahwa Otsus Papua dan Papua Barat cuma untuk pejabat dan elit politik di daerah..."
 |
| Abdilahdjatmiko Irianto |