 |
| Serial Dialog Komik Papua.Ist |
"Pasti semua orang Papua su tara suka lagi, kalu kitorang mo bicara tentang dialog Jakarta - Papua, yang sa lebih suka dengan sebutan dialog Papua - Indonesia".
Situasi tersebut diatas memang bisa terjadi dan mungkin saja telah terjadi, karena memang kelihatannya seperti dialog itu kurang jelas alias KJ. mengapa dialog kemudian hingga sekarang ini menjadi sesuatu yang KJ atau hanya isue belaka ?
Bagian inilah yang hendak saya kaji dan beri beberapa catatan dalam makalah kecil ini, terutama bagi para pemuda sebagai generasi penerus perjuangan Papua, agar dapat memahami tidak saja dari pandangan-pandangan yang sifatnya negatif semata, tapi utamanya harus melihat dari perspektif yang lebih luas dan membumi.
Respon Presiden Terhadap Dialog Papua -Indonesia
Pada, 9 November 2011, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan secara tegas dan terbuka bahwa, "dirinya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia sangat bersedia berdialog dengan semua pihak di tanah Papua.
Presiden, waktu itu masih menyatakan dalam pertemuan dengan beberapa tokoh gereja dari tanah Papua, pada Desember 2011 yang lalu bahwa, "jika memang rakyat Papua mendesak untuk perluanya dialog Papua - Indonesia, maka harus jelas dahulu mengenai tujuan, format, mekanisme dan materi dari dialog itu sendiri".
Seharusnya dengan pernyataan seperti itu, maka langkah yang bisa diambil oleh para pihak yang akan terlibat dalam dialog tersebut adalah mempersiapkan hanya 2 (dua) hal penting yaitu bagaimana mekanisme dan kerangka acuan atau format dari dialog itu sendiri.
Para pihak yang saya maksudkan bakal terlibat dalam dialog "tentu rakyat Papua dan Pemerintah RI". kedua belah pihak ini memiliki agenda atau materi yang menurut pandangan mereka masing-masing penting dan mendesak untuk diangkat dan dibahas dalam dialog nantinya.
Soal tujuan dari dialog, saya kira sudah jelas yaitu untuk mencari dan menemukan alternatif solusi yang paling bermartabat, damai dan terbuka serta dapat diterima semua pihak terhadap konflik yang berkepanjangan di tanah Papua selama ini.
Langkah - Langkah Orang Papua Menuju Dialog
Jika ada pertanyaan, bagaimana orang Papua punya reaksi terhadap dialog, maka saya berani memberi jawaban bahwa "...memang diawal ide ini didorong oleh sejumlah aktifis hak asasi manusia, masyarakat Papua, utamnya faksi dan komponen perjuangan langsung menolak tegas dialog".
Namun demikian dalam perjalanan semenjak tahun 2004 hingga sekarang ini Dialog telah menjadi sebuah thema yang mendapati respon yang hangat di semua kalangan rakyat di tanah Papua, termasuk komponen perjuangan papua.
Hal ini disebabkan karena meskipun ada tawaran dari beberapa komponen perjuangan yang menyatakan menolak dialog, tetapi sesungguhnya telah terjadi diskusi dan kajian yang dalam mengenai masalah-masalah yang dihadapi mayoritas rakyat Papua serta bagaimana cara untuk memecahkan dan atau menyelesaikan masalah tersebut. Disinilah saya juga melihat bahwa "solusi secara damai dan bermartabat senantiasa menjadi pilihan, meski terkadang bukan merupakan alternatif utama".
Berbagai proses diskusi dan pertemuan yang intensif antara rakyat Papua dari Pantai hingga ke Pegunungan senantiasa terus berlangsung dan mereka sampai pada kesimpulan bahwa "dialog menjadi media yang bisa mempertemukan rakyat Papua dengan Pemerintah Indonesia".
Adalah sangat tidak mungkin menyerukan terus menerus akan pentingnya penyelesaian masalah, jika tidak ada kompitment dan kemauan yang sungguh dari pihak-pihak bersengketa untuk duduk dan berbicara dalam sebuah pertemuan yang didalamnya kedudukan mereka masing-masing adalah setara dan dimediasi pihak ketiga yang netral.
disinilah letak bargaining position yang kuat dari dialog itu sendiri, karena di dalam dialog sebagaimana diketahui bahwa kedudukan para pihak yang selama ini bersengketa (rakyat Papua dan pemerintah Indonesia) akan duduk setara dan tentu ada mediator dan fasilitator yang benar-benar netral dan dipilih serta ditetapkan melalui kesepakatan kedua belah pihak itu sendiri.
Di dalam konferensi perdamaian Papua (KPP) pada 5 - 7 Juli 2011 di Jayapura, sudah jelas bahwa pilihan mayoritas rakyat Papua dalam penyelesaian konflik yang berkepanjangan di tanah Papua ini "adalah melakukan dialog yang damai, dan bermartabat dengan pemerintah Indonesia".
Deklarasi perdamaian yang dihasilkan dari KPP tersebut jelas-jelas sudah menggariskan sejumlah prasyarat yang telah disadari dan dipersiapkan dengan sungguh oleh rakyat Papua atas dasar pemahaman mereka terhadap situasi, kondisi dan fakta sosial politik yang telah dialaminya selama lebih kurang 50 tahun berada dibawah otoritas Pemerintah Indonesia.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada tanggal, 16 Agustus 2011 telah menyatakan bahwa "pemerintah bertekad menata Papua dengan hati". Guna mewujudkan tekad ini, pater Neles Tebay mengatakan "bahwa pemerintah perlu memperhitungkan harapan masyarakat Indonesia di tanah papua, terutama harapan orang asli Papua". Karena tanpa mengenai harapan orang asli Papua, maka segala upaya pemerintah menata Papua dengan hati - meskipun dilakukan melalui berbagai program besar dengan dana berlimpah-limpah belum tentu menjawab kebutuan penduduk lokal [rakyat papua].
Harapan orang Papua telah diungkapkan melalui KPP Juli 2011 di Jayapura, dimana mereka pada dasarnya menghendaki tanah leluhurnya yaitu tanah Papua menjadi tanah damai. Ada lima indikator perdamaian yang telah ditetapkan pada KPP tersebut, yang mencakup lima bidang yakni : "Politik, ekonomi dan lingkungan hidup, hukuk dan hak asasi manusia, keamanan serta sosial budaya".
Perlu dicatat bahwa indikator tersebut tidak hanya merupakan ukuran yang akan dipakai untuk menilai sejauh mana Papua sudah atau belum menjadi tanah damai. tetapi merupakan ungkapan harapan orang Papua.
Bersambung ..... ****
Sumber : tulisan diakses dari makalah pribadi "Advokat Hak Asasi Manusia, Yan Christian Warinussy, S.H