 |
| Advokat. Yan Ch Warinussy (Doc. Pribadi) |
Langkah Langkah Orang Papua Menuju Dialog
Dalam bidang
politik, orang Papua mengharapkan agar mereka merasa aman, tenteram dan hidup
sejahtera di tanah Papua serta mempunyai hubungan baik dengan sesamanya,
alamnya dan TUHAN-nya. Mereka (orang Papua) akan merasa aman dan tenteram jika tidak lagi mengalami
stigma separatis ataupun makar. Harapan lain adalah mereka perlu dilibatkan
dalam kesepakatan yang berkaitan dengan kepentingan dan masa depan mereka.
Orang Papua ingin melihat bahwa perbedaan pandangan politik tentang status
politik Papua “ternyata dapat diselesaikan secara damai”.
Dibidang ekonomi
dan lingkungan hidup, orang Papua berharap agar seluruh tanah ulayat [tanah
adat] milik mereka dapat dipetakan dengan baik, dan kemudian pengelolahan
sumber daya alam natural serource’s
perlu dilakukan dengan cara – cara yang memperhitungkan kelestarian sumber daya
alam yang berkelanjutan, menghargai kearifan lokal dan juga dapat memberi
manfaat yang sebesar-besarnya bagi penduduk lokal.
Perusahan
Investor yang memberi efek pada laju kerusakan lingkungan dan merugikan pemilik
tanah ulayat [tanah Adat] perlu ditindak tegas melalui sanksi hukum dan
administratif dan Orang Papua merasa perlu diberdayakan diberbagai sektor
perekonomian melalui produk regulasi yang berpihak kepada mereka..
Kemudian
dibidang sosial budaya [sosbud], harapan orang Papua meliputi antara lain,
adanya peningkatan kualitas pendidikan dengan menerapkan kurikulum yang
kontekstual serta pengelolahan anggaran pendidikan yang sesuai sasaran dan
tujuan serta penghapusan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS [Odha] di
tanah Papua.
Selain itu orang
Papua mengharap adanya pengakuan recognition
dan penghargaan atas adat istiadat dan norma-normanya serta penghentian
kebijakan yang mengarah kepada “depopulasi orang asli Papua” terutama proyek KB
yang membatasi kelahiran.
Disektor
pertahanan dan keamanan, orang Papua berharap agar aparat keamanan [TNI, Polri
dan BIN] menjalankan tugasnya di tanah papua secara profesional dan menghormati
hak asasi manusia, demi menjamin rasa aman pada penduduk lokal yang merupakan
warga negara. Pos militer tentunya hanya didirikan pada area perbatasan border between indonesian and PNG dan
bukan diarea pemukiman penduduk sipil. TNI/Polri tidak boleh berbisnis dan
berpolitik. Anggota melanggarnya perlu ditindak tegas dengan sanksi. Aparat
keamanan juga tidak perlu dipekerjakan sebagai ajudan dan atau tenaga keamanan bagi
pejabat sipil di Papua.
Dibidang hukum
dan hak asasi manusia, “orang Papua merasa perlu mendapati kebebasan
berekspresi, berpendapat dan berkumpul”. Kekerasan negara terhadap orang Papua,
termasuk perempuan dan anak, perlu diakhiri. Selain pelaku kekerasan negara
mesti diadili dan dihukum sesuai rasa keadilan orang asli Papua dan korban,
pemerintah juga diharapkan mendirikan pengadilan hak asasi manusia di Papua.
Koordinator
Jaringan Damai Papua [JDP] Pater Neles Tebay, OFM yang selama ini aktif mendorong
terjadinya dialog damai Papua – Indonesia menegaskan bahwa “harapan-harapan
orang Papua tersebut di atas belum lengkap dan karena itu dapat diperkaya dan
dilengkapi oleh warga Papua yang lain, disinilah tanggungjawab seluruh rakyat
Papua dan komponen perjuangan yang ada untuk
melakukan kajian dan merumuskannya secara lebih mendalam dan meluas
serta dapat mencakup seluruh masalah yang dipandang urgen dan penting,
Berdasarkan
fakta diatas, maka saya berpandangan bahwa sesungguhnya orang-orang Papua [orang
asli Papua] sudah sangat jauh maju dalam cara berpikir untuk menyelesaikan
masalah dan konflik berkepanjangan yang dialaminya dan akibatnya mereka rasakan
dalam bentuk penderitaan dari waktu ke waktu (memoria passionis) bersama dan
sepanjang berada dibawah otoritas pemerintah Republik Indonesia. Orang Papua
justru lebih dulu memeiliki gagasan yang konstruktif guna mencari pola
penyelesaian atas konflik tersebut secara damai dan bermartabat serta memenuhi
standar dan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia serta demokrasi yang
berlaku secara univesal.
Mengapa Dialog Papua – Indonesia Belum Bisa
Terlaksana ??
Inilah
pertanyaan yang senantiasa membuat orang papua sendiri menjadi tidak percaya untrust terhadap keunggulan dari cara
damai tersebut dalam menyelesaikan persoalan di tanah Papua bersama Pemerintah Republik Indonesia.
Saya ingin
menyampaikan pengatahuan dan pemahaman saya mengenai proses dialog yang
sementara berjalan hingga saat ini, diamana kemajuan-kemajuan dalam mendorong
terlaksana dialog damai tersebut sedang terus mengalami perkembangan yang
sangat signifikan. Pemerintah RI tentunya tidak dapat menghindari dari fakta
desakan berbagai pihak baik dalam dan luar negeri mengenai perlunya dialog
untuk menyelesaikan permasalahan Papua.
Perlu diketahui.
Saat ini sangat penting untuk dibicarakan secara arif dan bijaksana oleh semua
komponen rakyat Papua tentang bagaimana format dan mekanisme dialog damai itu
sendiri serta materi-materi yang akan menjadi agenda pembicaraan dialog ketika
itu akan berlangsung.
Mengapa penting
? karena sesungguhnya saat ini pemerintah Indonesia sudah memulai langkah
tersebut dan orang Papua yang justru lebih jauh memikirkan hal ini lebih dahulu
“jangan sampai tidak siap ketika Presiden mengatakan, ya bulan depan, atau
minggu depan atau besok Pemerintah sudah siap untuk berdialog dengan orang
Papua.
“Dialog Papua akan
semakin maju atau berjalan ditempat, bahkan mati sekalipun, bukan saja terletak
pada kemauan politik pemerintah Indonesia, tetapi juga terletak pada seberapa
besar usaha-usaha yang kami semua orang Papua sudah lakukan dan jalankan
disemua tingkatan kehidupan masyarakat...Peace..(Ending)***black_fox
Sumber :
Posting
ini diakses dari makalah pribadi,
Advokat Hak Asasi Manusia, Yan Christian
Warinussy, S.H.,