Pengembalian Otonomi Khusus Papua sama dengan "Hoax", istilah tersendiri dari bahasa inggris yang mengendung arti "berita bohong". lanjutnya "hoax" ini bukan ditujukan kepada media tetapi terhadap aparatur pemerintah daerah yang terakhir ini dalam pemberitaan miliki semangat 45 mengembalikan Otonomi Khusus Papua.
Otonomi Khusus Papua diberikan Jakarta sepaket dengan anggaran yang melimpah dari Kementrian Keuangan RI, sejak tahun 2002 silam dana Otonomi Khusus Papua sudah membanjiri tanah Papua yang kaya raya potensi sumber daya alam ini. banyak kalangan ketika itu menilai, Papua layak menerima anggaran yang melimpah sebab telah terjadi pengerukan kekayaan alam yang tanpa batas oleh Jakarta terutama.
Gejala kegagalan Otonomi khusus Papua sebenarnya sudah nampak dihati rakyat Papua sejak lama pasca implementasi, Dewan Adat Papua (DAP) menangkap sinyal ini lebih dulu dan menggalang kekuatan massa orang Papua pada Agustus 2005 turun ke Jalan untuk mengembalikan Otonomi Khusus Papua. Pengembalian ini tidak punya arti apa-apa sebab kalangan birokrat di Papua justru membuka rekening di Bank - Bank se-Papua untuk menerima saluran dana Otonomi Khusus.
Pada pertengahan Tahunn 2013, sebaliknya Jayapura dibawah rezim Gubernur Lukas Enembe lah yang paling aktif mendorong penguatan Otonomi Khusus Papua, Enembe diketahui secara diam-diam membicarakan Otsus dengan Presiden SBY rekan sesama Partai Demokrat yang kemudian mengabaikan Propinsi Papua Barat. baca link : http://banundisimon.blogspot.co.id/2014/01/untuk-apa-pak-bram-atururi-taramau.html
Otonomi Khusus Plus saat itu marak diberitakan media hingga perdebatan alot di Jakarta terjadi antara Jayapura dan Manokwari terhadap beberapa klausul pasal dalam Otsus Plus, RUU Otsus Plus ini kemudian tertunda hingga rezim SBY diambil alih melalui Jokowi dan PDI Perjuangan melalui Pilpres yang dimenangkan tahun 2014. Akhirnya Polemik Otonomi Khusus Plus berhenti disitu.
Menjelang akhir tahun 2015 hingga Maret 2016 ini, Jayapura kembali menyuarakan pengembalian Otonomi Khusus, rakyat kecil bisa bertanya mengapa demikian ? mau diapakan Otonomi Khusus ? atau Otonomi Khusus Plus ? disitu ada uang rakyat yang digunakan cukup besar dalam berbagai proses dan kegiatan. mengapa ketika pejabat elit Jakarta mulai singgung dana Otsus, http://banundisimon.blogspot.co.id/2016/02/kemenkopolhukam-dan-bin-mulai-singgung.html di Papua justru terjadi gejolak penolakan?, dengan demikian sangat tepat untuk disebut "Hoax, Pengembalian Otsus Papua". ***Black_Fox