WELCOME TO MY PERSONAL BLOGER : "FOY, TABEA, TAOP SONG, MAHIKAI, SWEII, AMULE MENO, NAYAK, WAINAMBEY, ACEM AKWEI, ABRESO..!!

Kamis, Juni 25

"Kota Layak Anak, Pepesan Kosong Wakil Bupati Manokwari"

Manokwari, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dalam dalam lawatan kerja ke Manokwari Propinsi Papua Barat, pada 22 – 23 Juni 2015 menyebut “Kota Manokwari belum bisa disebut Kota Layak anak”. Menteri menyebut ada 31 indikator yang harus dipenuhi oleh satu daerah (kota) baru bisa disebut sebagai kota layak anak.

Statement menteri Perempuan Papua ini menepis fakta bahwa rezim Bastian Salabai dan Roberth Hammar di Pemda Manokwari pernah mendengungkan Manokwari sebagai kota layak anak via media lokal, pada tahun 2013 silam, namun kenyataanya rezim pemerintahan ini gagal membuat sesuatu ke arah kota layak anak. Pada waktu itu, wakil Bupati Manokwari bahkan pernah diinformasikan menjadi ketua untuk proyek kota layak anak di Manokwari. 

Pada Juni 2013, Wakil Bupati Manokwari memakai anggaran daerah sempat ke Nepal guna studi mengenai kota layak anak tersebut, melanjut dari tour Nepal, pada Oktober di tahun yang sama Pemda Manokwari juga terlibat pada Rakornis kota Layak anak bersama Bapenas RI di Bandung Jawa Barat, Bapenas RI saat itu telah merekomendasikan kota layak anak di Indonesia di berbagai daerah termasuk Kabupaten Manokwari, proyek ini dalam rekomendasi Bapenas RI didanai melalui dana alokasi khusus dan dana tugas pembantuan daerah dari pusat ke daerah, “alhasil Manokwari sebagai kota layak anak hingga kini hanya pepesan kosong”.

Praktis disimpulkan bahwa, kota layak anak hanya untuk kepentingan proyek, atau sebagai euforia pribadi pejabat. Ini daftar kegagalan rezim Basaro Periode 2010 – 2015 dalam memimpin Kabupaten Manokwari.

Terakhir ini menteri Yembise dalam kunjungan ke beberapa tempat di Manokwari menyesali Lembaga Pemsyarakatan (Lapas) Manokwari yang digabungkan antara tahanan anak dan tahanan orang dewasa, RSUD Manokwari paling tidak layak untuk anak. Beberapa wilayah lain nampak juga dinilai Yembise tidak ramah terhadap anak.

Menteri Yembise rupanya tidak mengunjungi pengadilan Negeri Manokwari, padahal volume kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur meningkat tiap tahun, beberapa anak yang sebenarnya korban diseret secara paksa oleh kejaksaan untuk disidang di pengadilan dalam tuduhan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. ***black_fox


Sumber Posting ini diolah dari berbagai sumber, untuk kepentingan wawasan dan pengetahuan, serta wahana kemerdekaan warga untuk menyampaikan pendapat.