"Benarkah kata Istana, Tidak Ada Kantor ULMWP Di Papua ?"

Johan Budi foto : http://nasional.rimanews.com

Manokwari, Pihak Istana melalui juru bicara kepresidenan, Johan Budi membantah adanya isu pembukaan kantor ULMWP yang disebut   versi istana "kantor perwakilan Papua Merdeka", saya sudah konfirmasi dengan Menkopolhukan bahwa tidak benar membuka kantor yang katanya disupport". Pemerintah tidak setuju dengan adanya gerakan separatis yang membuka perwakilan mengatasnamakan kelompok tertentu, yang pasti tidak ada perwakilan Papua merdeka, jelas tidak bisa..!! tegas Johan Budi.http://nasional.rimanews.com/keamanan/read/20160217/262337/Presiden-Jokowi-Pastikan-Tidak-Ada-Pembukaan-Perwakilan-Papua-Merdeka-

Pernyataan pihak istana diatas berbanding terbalik dengan fakta dilapangan, Pada Senin, 15 Februari 2016, Gedung Honai dua tingkat telah diresmikan sebagai sekretariat Dewan Adat La-Pago dan juga diresmikan Papan nama "Office United Liberation Movement for West Papua" (ULMWP) pada sekretariat Dewan Adat La-Pago. Tabloid Jubi menulis 5000an massa menghadiri persemian, meski di bantah aparat keamanan yang menyebut 200 orang yang menghadiri kegiatan, melainkan Tabloid jubi memiliki bukti dokumemntasi proses peresmian. http://tabloidjubi.com/2016/02/18/pembukaan-kantor-ulmwp-yang-hadir-ratusan-atau-ribuan-ini-foto-fotonya/

Sehari pasca persemian sekretariat Dewan Adat La-Pago tersebut, Selasa (16/02), Tantowi Yahya, Anggota Komisi I DPR RI asal partai golkar mengatakan, pemerintah kecolongan, "mestinya tidak perlu ada peresmian kantor gerakan yang meminta merdeka dan ada di Indonesia".

ULMWP diketahui adalah induk organ perjuangan rakyat Papua Barat terhadap pendudukan Indonesia atas wilayah Papua pasca act of free chooice 1969 yang penuh kecurangan, ULMWP resmi berdiri pada, 6 Desember 2014 melalui suatu deklarasi yang disebut Saralana Decration di Vanuatu, pada Juni 2015, MSG (Melanesian Spearhead Group) Summit yang berlangsung di Honiara, Solomon Island, proposal usulan keanggotaan ULMWP di MSG dibahas dan diterima untuk mengisi kursi observer MSG.

Senayan makin khawatir posisi observer MSG, Tantowi Yahya, Anggota Komisi I DPR RI mengatakan faktanya Indonesia memang kalah looby dalam diplomasi pada KTT MSG. Terakhir ini, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan dalam rapat bersama Komisi I dan Komisi III DPR RI mengatakan "tidak perlu khawatir dengan situasi Papua", wakil Ketua I DPR RI justru mempertanyakan dasar pernyataan Luhut.***Black_Fox

Sumber : diolah dari berbagai media on-line