 |
| Konsep Draft Otsus Plus |
Hubungan rahasia antara elit
Politik Papua dengan Jakarta rupanya melahirkan konsep Otsus plus yang hingga
saat ini beranjak usia 9 bulan. Pasca april 2013 lalu, scandal dibalik hubungan
pemerintahan antara Jakarta dan Jayapura rupanya telah berlangsung. Rezim
Gubernur Lukas Enembe ketika merahi tampuk kekuasaan untuk Papua langsung ambil
kecepatan untuk bertemu SBY, Presiden RI. Enembe dan SBY yang sama-sama
merupakan pentolan partai Demokrat inilah yang kemudian berinisiatif mengubah
Otsus yang ada di Papua selama ini sebagai buah karya politik Demokrat Party.
Scandal ini kemudian menyeret
Manokwari, Propinsi Papua Barat. Elit politik Papua Barat rupanya dirayu secara
sistematis untuk memboboti RUU Otsus Plus versi Propinsi Papua tanpa harus
repot-repot mengajukan draft Manokwari. Manokwari yang sesungguhnya telah
memperoleh legitimasi melalui Undang-undang Nomor 35 tahun 2008 tentang
Perubahan atas Perpu No. 1 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi propinsi
Papua Barat rupanya sukses menuruti kemauan elit Papua yang terlibat dalam
scandal Politik Otsus Plus.
Tujuh bulan pasca scandal
politik itu berlangsung, Manokwari kemudian terlibat untuk memboboti keingan
Jayapura di dalam draft Otsus Plus. Sekitar November 2013 Team Manokwari memboboti
sebuah draft scandal untuk menjadi RUU yang melibatkan Manokwari. Akhirnya RUU
ini jadi.
Dengan demikian maka, Otsus
plus itu bukan lagi versi rakyat west Papua. Sesungguhnya mengubah Otsus itu
bukan barang tabu, “bisa”. Hanya saja prosesnya wajib mengikuti apa yang
ditentukan Otsus itu sendiri terutama pasal 77 UU No. 21 tahun 2001. dengan
mengharuskan evaluasi, perubahan itu harus datang akibat evaluasi, tidak benar
perubahan Otsus itu datang dengan akibat-akibat diluar evaluasi apalagi ini
undang-undnag yang menyangkut hajat hidup penduduk pribumi west Papua. Makanya sesungguhnya
segalahnya telah jelas ditentukan pada pasal 78 yang menyebutkan bahwa usul
perubahan terhadap UU otsus dapat dilakukan oleh rakyat Papua kepada MRP atau
DPRP kepada DPR RI atau pemerintah.
Sepanjang hal ini tidak
dilakukan, apalagi rakyat sendiri tidak pernah tahu maka “itu scandal politik,
untuk kepentingan elit politik”.